10 Desa di Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan terkait pencairan Bankeu

Singaparna, (16/6/21). Soal dugaan Pencairan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Dinas Sosial dan PMDP3A Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 bagi 10 desa sudah masuk ke agenda pemeriksaan Sat Reskrim Polres Kab. Tasikmalaya
Dalam hal pencairan dana bankeu,diduga telah terjadi Kongkalikong antara kadis sosial,kabid PMD dan kades 10 desa tersebut.

Mengutip pernyataan dari salah satu kades yang namanya enggan disebut, kades tersebut mengatakan “kenapa hanya 10 desa yang cair, sedangkan masih banyak desa-desa yang belum cair,kalau ini atas rekom Bupati, mana bukti surat rekomendasi dari beliau (Bupati)? “

Telah beredar informasi jika penyidik Polres Kab. Tasikmalaya telah memeriksa Kadis Sosial dan Kabid PMD, selanjutnya akan memanggil para kepala desa ke Polres untuk dimintai keterangan.

Hal itu terungkap dalam Surat Penyelidikan bernomor : SP lidik/ /VI/2021/sat Reskrim, tanggal 7 juni 2021 itu terhadap 10 desa diantaranya,Desa Tanjungsari Kec. Salawu,Desa Karangmukti kec. Salawu Desa Cintaraja kec. Singaparna,Desa Singasari kec. Singaparna,Desa Sukagalih kec. Sukaratu,Desa Sukarame kec. Sukarame,Desa Cipicung kec. Culamega,Desa Purwaraharja kec. Bojonggambir,Desa Tanjungsari kec. Gunungtanjung dan Desa Linggasirna kec. Sariwangi
Total pencairan anggaran bankeu keseluruhan bagi ke 10 desa tersebut sebesar Rp 310.110.000.000 atau Rp. 3.1 Milyar.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya, Kadir menjelaskan bahwa benar untuk bantuan keuangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat angkatan 1 itu diusulkan oleh Dinas Sosial PMD-P3A namun, ungkap dia, soal adanya 10 desa yang disinyalir sudah menerima bankeu tersebut, dirinya akan berkordinasi terlebih dahulu dengan kasban perihal apakah sudah ada pengajuan atau tidaknya.

“Iya memang bankeu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah usulan  Dinas Sosial, kita akan coba cek dulu apakah sudah ada pengajuan atau tidaknya ke kasban,besok kita akan sampaikan.” ungkap kadir.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik, SH mengatakan, secara kajian dan analisa hukum, walaupun informasi bankeu ini masih simpang siur, baik dari dinas yang bersangkutan baik dari pihak yang mempertanyakan, tetapi kepolisian harus di dorong untuk melakulan penyelidikan.
“harus transfaransi dan terbuka, apalagi nilai bankeu ini bukanlah nilai kecil dan berkaitan dengan uang negara. Kita khawatir dengan adanya informasi yang simpang siur,belum ada SK penyaluran, 10 desa disinyalir sudah ada transaksi, maka hal ini perlu ada penyelidikan oleh kepolisian.” ungkap Asep

Doni Ketua LKA (Lembaga Kajian Anggaran) yang juga mantan Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya saat di temui di Cintaraja menanggapi hal ini “setiap program yang direncanakan sudah pasti harus mengikuti tahapan yang sudah di tentukan, ada mekanisme dan alur yang harus dilaksanakan,dalam hal ini Bupati harus turun tangan sehingga tidak akan terjadi polemik pro dan kontra di masyarakat. Di sisi pengawasan, DPRD terutama dari Komisi 1 dan komisi IV diharapkan melakukan pengawasan terhadap program perencanaan pembangunan dengan mitra kerja atau dengan dinas-dinas yang berhubungan dengan permasalahan ini” ungkapnya.

Dalam pandangan hukum, korupsi bukan hanya saja dipandang dari dari sudut nilai yang dirugikan oleh akibat perbuatan korupsi tersebut, tetapi menyangkut penyalahgunaan jabatan pun sudah termasuk kedalam pasal perbuatan korupsi.

Kepada lintas media Doni mengatakan “mensikapi hal ini, dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat terhadap dinas-dinas terkait dan apabila di pandang perlu kami pun akan melakukan aksi.” pungkasnya.

Penulis: Fajar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.