News  

Aksi Al Mumtaz di DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersikap mengenai Pembebasan HRS

Singaparna – Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Al-Mumtaz) pada hari senin (21/6/21) yang terdiri dari ratusan orang dengan mengendarai kendaraan roda empat dan roda dua mendatangi kantor DPRD KabupatenTasikmalaya, Bojongkoneng, singaparna Jawa Barat

Setelah sebelumnya mereka mendatangi kantor DPRD Kota Tasikmalaya terkait pembebasan HRS, Al-Mumtaz mendesak DPRD Kota Tasikmalaya menyampaikan surat ke DPR RI agar HRS dibebaskan dari segala tuntutan, Kamis (10/6/2021).
Serta memberikan statement terkait pembebasan HRS

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Muslim Tasik (Al-Mumtaz) ini, diterima di halaman depan kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya oleh ketua Komisi satu (1) Demi Hamzah Rahadian dari fraksi Partai PDIP dan anggota komisi satu (1) Acep, S. Ip dari fraksi Partai PKB.

Dalam tuntutannya Ust. Yanyan yang mewakili massa aksi ini meminta para wakil rakyat KabupatenTasikmalaya bersikap terhadap proses hukum yang sedang di jalani oleh Habib Muhammad Rizieq Shihab atau HRS agar beliau dibebaskan dari segala tuntutan.

“Kami melihat, tidak ada fakta hukum yang kuat sehingga HRS harus dituntut 6 tahun penjara oleh JPU. Dan kami menduga ini adalah sebuah skenario kriminalisasi terhadap ulama, bentuk kezaliman dan tirani ketidakadilan, syarat dengan politisasi yang dikemas dengan rekayasa penegakan hukum,kami berharap, sebagai dukungan moril, DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan sikap agar KH. Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab (HRS) dibebaskan tanpa syarat. ” katanya.

Sementara itu , H. Demi Hamzah Rahadian, ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya dihadapan ratusan massa Al-mumtaz menyatakan terkait permintaan massa aksi agar DPRD Kabupaten Tasikmalaya berstatement.
“saya sangat menghargai ikhtiar dan perjuangan saudara,dan semoga bisa terkobul. Saya sebagai warga warga negara indonesia yang taat hukum tentu tidak akan mau meng interfensi urusan hakim,saya tidak mau terlalu jauh men jugde bahwa itu salah dan benar, biar hakim yang menentukan. ” katanya.

Ditanya mengenai sikap Demi Hamzah Rahadian terhadap dukungan pembebasan tanpa syarat HRS ini ia mengatakan
“Hukum adalah panglima,kita mendukung TNI Polri menegakan hukum dan menangkap pelaku-pelaku yang melanggar ketentuan hukum yang telah disepakati. Terkait hasil atau putusan pengadilan itu bukan wilayah kita, itu adalah hak prerogatifnya hakim dan hukum tidak bisa ditekan oleh orang perorang,kelompok orang dan kekuasaan, gak boleh hukum itu harus mandiri dan merdeka.” Pungkasnya

Di tempat yang sama, dalam pernyataannya terkait tuntutan Al-Mumtaz terhadap pembebasan HRS, anggota DPRD Kabupaten dari Fraksi PKB, Acep,S.Ip mengatakan
“Terkait masalah hukum yang menimpa HRS tentang ketidak adilan proses perjalanan penegakan hukum, saya menyampaikan baik atas nama pribadi atau atas nama yang tadi sudah disampaikan oleh Al-mumtaz, tuntutan bebaskan ulama HRS tanpa sarat saya menyampaikan, masalah press hukum saya tidak tahu, tapi masalah kebenaran keadilan mereka sudah tahu, bohong dan tidak nya Alloh SWT yang Maha tahu.” ungkapnya.

Terkait permintaan Al-Mumtaz agar Acep mengambil sikap, ia mengatakan “Itu sikap saya, Alloh maha mengetahui, bebaskan permohonan Al-Mumtaz bebaskan HRS tanpa syarat, Alloh Maha Tahu.” ungkap Acep, S. Ip anggota komisi 1 dari fraksi PKB

Dalam statement akhir, Ust. Yayan, salah satu perwakilan dari massa aksi Al-Mumtaz mengatakan
“Kami tidak akan bosan-bosan untuk terus berjuang mengenai penegakan hukum dan akan terus menyuarakan agar KH H. Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab (HRS) dibebaskan tanpa syarat,” katanya.

Penulis: Fajar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.