LINTAS MEDIA,Tasikmalaya – Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015,menyebutkan bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah ( pasal 148 ).
DPRD Berkedudukan sebagai Mitra Sejajar dari Pemerintah Daerah.
Pemberdayaan DPRD melalui pemberian tugas dan wewenang kepada DPRD diantaranya pada meningkatnya fungsi Pengawasan yang dapat dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, serta diberikan nya kesempatan yang cukup luas bagi DPRD untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Anggota DPRD kabupaten Tasikmalaya Dani Fardian,S.ip anggota komisi dua dari fraksi partai Golkar saat ditemui awak media di sela-sela kegiatannya menyampaikan mengenai fungsi pengawasan DPRD selama ini terhadap penyelenggara pemerintaha cukup baik,ini dibuktikan dengan beberapa kali masukan serta penyampaian temuan dari DPRD menyangkut penyelenggaraan dan realisasi program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
“Kabupaten Tasikmalaya dengan visi religius Islami,dinamis dan berdaya saing di bidang agribisnis berbasis pertanian merupakan gagasan dan konsep yang kontekstual,dengan kultur dan tatanan masyarakat kabupaten Tasikmalaya,dengan visi kabupaten Tasikmalaya ini mempunyai makna dan harapan Tasikmalaya akan menjadi kabupaten yang unggul, maju dan berkembang dengan ciri masyarakat yang agamis.” Ungkapnya.
“Misi kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam lima point merupakan modal menjadikan Tasikmalaya menjadi daerah maju di tataran priangan timur.
Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata,penciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata,menarik investasi daerah,menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini bisa terwujud apabila adanya sinergitas dan kerjasama antara seluruh unsur,termasuk didalamnya peran dan fungsi DPRD.” sambung Dani
Ditanya mengenai sejauh mana peran anggota dewan dalam hal penganggaran dan pengawasan yang selama ini berjalan,Dani mengatakan
“Dalam sejarah kabupaten Tasikmalaya adanya tiga kali APBD perubahan tidak keluar,mulai dari tahun 2018,2019 dan 2020. Dan hal ini akan sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta capaian realisasi Visi dan Misi kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal apapun yang namanya APBD harus tetap berjalan karena ini menyangkut pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Catatan kami,adanya serapan anggaran yang rendah dan realisasi atau keluar anggaran selalu di injuri time.” Imbuhnya.
“Sebagai catatan,penyerapan anggaran tahun 2020 tanggal 16 November,serap anggaran baru 60,20% berarti ada sisa waktu 25 hari ke akhir tahun,dan ada sisa sekitar 1,2 T dan pada akhirnya anggaran 1,2 T bisa terserap dalam waktu 25 hari,dan ini menjadi catatan bagi kami.” tegas Dani.
Dalam pasal 391 dan pasal 395 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah (informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintah daerah lainnya dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Terkait peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah Dani Fardian berharap agar kemitraan ini di iringi dengan pola hubungan dan pola komunikasi yang baik
“Sekecil apapun problemnya,kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik pasti tidak akan menemukan solusi, tapi sebaliknya, seberat apapun masalahnya,kalau pola komunikasi nya baik pasti akan selalu ada solusi dan jalan keluarnya.” Pungkasnya.
Supported By :
