LINTAS MEDIA,Kab.Tasikmalaya – Terkait Penjelasan Bupati Tasikmalaya tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Fraksi PDI Perjuangan melihat yang lebih esensial dari sekadar memenuhi amanat Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan.
Pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pemerintah, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa bagaimana DPRD memanfaatkan momen tersebut sebagai ruang untuk evaluasi secara komprehensif, objektif, dan terbuka terhadap realisasi pelaksanaan APBD.
Secara umum, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang memperlihatkan upaya perbaikan menyeluruh. Terbukti dengan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) yang kedua kalinya semenjak tahun anggaran 2019 hingga 2020 dari BPK RI, di bawah kepemimpinan Bupati Ade Sugianto.
Setelah memperhatikan dan mengkaji rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, serta dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan serta anggaran; Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
Pertama, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun Fraksi PDI Perjuangan melihat sesungguhnya banyak potensi pendapatan yang belum tergali secara maksimal, terutama dari bidang pariwisata. Fraksi PDI Perjuangan menghendaki agar perencanaan optimalisasi pendapatan daerah harus lebih matang dan sesuai dengan azas taat pada peraturan perundang-undangan.
Kedua, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Bupati Tasikmalaya agar dengan segera menyusun strategi dan langkah antisipatif dampak sosial-ekonomi pandemi Covid-19. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar program padat karya dan penanaman bahan pangan dapat menjadi prioritas.
Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Bupati Tasikmalaya memberi perhatian khusus terhadap penatausahaan barang milik daerah agar lebih tertib dan sesuai dengan azas fungsional, azas kepastian hukum, azas akuntabilitas, serta azas kepastian nilai.
Keempat, secara khusus Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Bupati Tasikmalaya menaruh perhatian ekstra untuk membangun e-goverment dan e-budgetting agar keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih transparan, efektif, efisien dan tepat waktu.
Kelima, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar pengajuan dana yang bersumber dari pusat dan atau dari provinsi selaras dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Fraksi PDI Perjuangan menemukan masih banyak kegiatan yang tidak dalam prioritas atau menunjang realisasi visi misi Kabupaten Tasikmalaya.
Sumber : Set DPRD
Supported By :
