Jokowi Banggakan kehadiran UU Cipta Kerja Yang Merupakan Omnibus Law Pertama Dan Menjadi Pilar Utama Reformasi Struktural Di Indonesia

LINTAS MEDIA,Jakarta – Presiden Republik Indonesia H.Ir.Joko Widodo hadiri dalam sidang tahunan MPR RI Tahun 2021, Senin (16/8/2021).

Berdasarkan pantauan lintas media dari YouTube DPR RI serta dari media lainnya Presiden tiba di Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 08.05 WIB dengan pengawalan ketat.

Jokowi tampak keluar dari mobil dengan mengenakan pakaian adat urang Kanekes, yang dikenal juga sebagai suku Badui,pakaian khas suku Sunda

Ia memakai setelan atasan dan celana hitam dengan lencana merah putih di dada sebelah kiri serta mengenakan udeng kepala berwarna biru, sandal berwarna hitam ala orang Kanekes atau Badui, lengkap dengan tas rajut berwarna coklat.

Presiden juga terlihat mengenakan masker berwarna hitam.

Jokowi berjalan memasuki gedung Parlemen dengan disambut Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Dalam pidato kenegaraan dalam acara sidang tahunan MPRRI yang disiarkan secara virtual,Senin (16/8/21) ini Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja DPR RI yang berhasil menyelesaikan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di tengah suasana pandemi Covid-19.

“Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja,” kata Jokowi dalam pidatonya, Senin.

Dalam kesempatan itu, Jokowi turut membanggakan kehadiran UU Cipta Kerja.
Ia mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan omnibus law pertama di Indonesia dan menjadi pilar utama reformasi struktural di Indonesia

Presiden pun mengapresiasi DPR RI yang terus menjaring apresiasi masyarakat dalam rangka pengawasan pelaksanaan program pemerintah, termasuk terkait kebijakan penanganan pandemi.

Selanjutnnya, Jokowi mengapresiasi Program Empat Pilar dari MPR RI dalam rangka memperkokoh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut dia, perlu ada apresiasi terhadap agenda MPR dalam rangka mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Sebab, ia menilai kajian PPHN bertujuan untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan.

Kemudian, Jokowi mengapresiasi kinerja DPD RI yang terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Ia menilai peran aktif DPD RI tersebut memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintahan daerah ke depan.

“Termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan UU tentang Desa,” ucap Jokowi

Sementara itu ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.Sidang Tahunan MPR menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Bamsoet juga mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk tetap bersyukur dan menyambut dengan suka cita peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan memasuki usianya yang ke-76 tahun pada Selasa 17 Agustus 2021 di tengah keprihatinan nasional menghadapi pandemi Covid-19.

“Menjadi tugas dan tanggung jawab segenap masyarakat Indonesia dalam momen setelah 76 tahun Indonesia merdeka untuk melahirkan generasi muda  yang tangguh, bersatu dan optimis sehingga memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045. Maka, semangat kebangsaan Sidang Tahunan MPR mampu membangkitkan semangat kebangsaan semangat para penyelenggara negara untuk terus berkinerja melaksanakan amanat rakyat sesuai dengan rambu-rambu konstitusional UUD NRI Tahun 1945,”  ujar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, dunia dan bangsa Indonesia dalam dua tahun terakhir tengah diuji dengan badai pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Terutama, hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu, kami sangat mendukung sepenuhnya realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran, refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan  yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19,” tegas Bamsoet.

Dari berbagai sumber/Poto DPR-RI MPR-RI

 

Supported By :



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.