Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Segera Lakukan Pelimpahan Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Tahun 2018 Ke Pengadilan Negeri

  • Bagikan

LINTAS MEDIA,Tasikmalaya – Kasus pemotongan Hibah Pemkab Tasikmalaya APBD tahun 2018 terus bergulir, berawal dari adanya temuan BPK RI, perwakilan provinsi Jawa Barat atau BPKP, terhadap pelaksanaan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 kasus ini akhirnya terungkap dan kasus nya sudah di tangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksan Negeri Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 9 tersangka pada kasus pemotongan dana hibah bansos yang berasal dari APBD Pemkab Tasikmalaya Tahun 2018.

“Kita sudah bisa tetapkan para tersangka dalam kasus pemotongan dana hibah bansos pada lembaga keagaman yang anggarannya bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Semuanya ada sembilan orang tersangka,” jelas Syarif Kepala Kajari Kabupaten yang lama

Dia menjelaskan, kesembilan orang tersangka ini akan dijadikan 5 berkas perkara sesuai dengan peran mereka masing-masing.

Tindakan pemotongan dana Hibah tersebut merupakan perbuatan pidana dan harus ditangani oleh aparat penegak hukum (APH). Maka untuk itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya mengambil alih penanganannya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Pada tahap penyidikan, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 167 orang saksi. Dan telah menyita 254 barang bukti,” ungkap Syarif.

Pengusutan dugaan kasus pemotongan dana hibah Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat (Jabar) tahun anggaran 2020, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya terus mendalami kasus korupsi dana hibah APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018, dengan sembilan orang tersangka yang sudah ditetapkan.

Selain memeriksa para tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi baru yang disebutkan para tersangka saat diperiksa.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang baru Kabupaten Tasikmalaya, Ramadiyagus mengatakan, sejak penetapan sembilan tersangka kasus pemotongan dana hibah APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018 pada awal Agustus 2021 lalu, ada satu tersangka, FG yang belum berkenan diperiksa karena masih berada di rumah tahanan Kebon Waru.

“Yang bersangkutan meminta waktu untuk didampingi oleh pengacara yang ditunjuknya,” kata Ramadiyagus, dalam konferensi pers yang digelar di aula Kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (19/8/2021).

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Ramadiyagus, SH, MH meminta Kasi Pidsus Segera Lakukan Pelimpahan Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018, ke Pengadilan Negeri

Pada intinya, ucap dia, kasus yang sedang ditangani ini akan segera diselesaikan, dan kasus dugaan pemotongan dana hibah Banprov Jabar tahun anggaran 2020 juga, tetap berjalan.

“Untuk kasus hibah 2018 ini, menjadi prioritas. Kami akan segera selesaikan pemberkasannya sehingga dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Baru kemudian fokus ke penanganan kasus hibah Banprov Jabar tahun 2020,” ujarnya.

Hal itu terang Ramadiyagus, bukan berarti mengesampingkan kasus hibah 2020, akan tetapi pihaknya memilih memfokuskan penanganan satu persatu hingga tuntas.

Jadi lanjut dia, tidak harus berbarengan. Karena dikhawatirkan terjadi pecah konsentrasi sehingga ada celah-celah yang terlewatkan dan nantinya dimanfaatkan oleh pelaku saat proses di pengadilan.

“Kami minta kepada kasi Pidsus untuk segera melakukan pelimpahan berkas kasus hibah 2018 ke pengadilan. Karena dalam kasus ini sudah ada tersangka. Selanjutnya fokuskan untuk mengani kasus hibah yang tahun 2020 dan segera ada penetapan tersangka. Walaupun jumlah SDM di kejaksaan ini terbatas, tetapi tetap kita akan selesai kan semuanya,” katanya.

Supported By :




  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *