Serapan Anggaran Masih Rendah Baru 15 Persen Dari Anggaran Rp.293 M Untuk Pembangunan Fisik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021

LINTAS MEDIA,Bojongkoneng – Rendahnya penyerapan anggaran merupakan masalah klasik,banyak faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran di daerah rendah,rendahnya penyerapan anggaran bisa juga karena lambatnya penetapan APBD atau karena kualitas perencanaan yang tidak bagus

Lambatnya penyerapan anggaran bisa juga disebabkan karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menerjemahkan lagi proyek-proyek dari APBN dan APBD. Sebab, banyak proyek yang gelondongan atau belum jelas pengerjaannya sehingga butuh waktu bagi PPK untuk menerjemahkannya.

Daya serap daerah terlambat dipengaruhi juga keterlambatan petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat atau kementerian terkait, misalnya juknis Dana Alokasi Khusus (DAK).

Alokasi Umum (DAU),Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Banvrop dari Jabar, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sekitar Rp 293 M untuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, irigasi dan permukiman di Kabupaten Tasikmalaya,dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Permukiman (DPU-TRPP) merupakan leading sector pembangunan tersebut.

Sebagai salah satu tugas pengawasan Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan rapat koordinasi dengan DPU-TRPP Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (24/8/2021) terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2021.

Komisi III DPRD menerima jawaban bahwa baru 15 persen dari totol anggaran pembangunan fisik yang baru terserap.Hal ini menjadi catatan dan kekhawatiran bagi Komisi III DPRD mengingat sisa waktu tahun anggaran 2021 hanya tinggal empat bulan.

“Tingkat keterserapan anggaran 15 persen pada bulan Agustus ini tentu saja masih sangat rendah. Kami khawatir jika pada akhir tahun anggaran 2021 yang tinggal empat bulan lagi tingkat serapan anggaran masih seperti itu, pelaksanaan pembangunan akan mengalami keterlambatan,” ujar Ketua Komisi III DPRD, Aang Budiana.

Melihat kondisi seperti ini, Komisi III DPRD mendorong pihak-pihak terkait di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya agar segera melaksanakan proses lelang. Baik di Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) maupun dinas teknis terkait untuk mengoptimalkan sisa waktu untuk melaksanakan seluruh proyek pembangunan non lelang.

“Jika tidak melakukan akselerasi dalam tahapan pembangunan, maka dalam sisa waktu yang sangat pendek ini, dikhawatirkan banyak program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan, padahal rakyat sudah lama menunggu pembangunan,” lanjutnya.

Aang juga mengaku bahwa pihaknya sudah menerima sejumlah keluhan dari pengusaha di Kabupaten Tasikmalaya terkait proses lelang di Pokja ULP. Katanya terkesan ada ketidakpuasan para pengusaha dalam mengikuti tahapan lelang.

Sekalipun demikian, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Komisi III tetap mendorong para pengusaha agar menempuh prosedur yang baik dan benar. Pihak ULP juga diimbau supaya melaksnakan proses lelang sesuai peraturan dan perundang-undangangan, termasuk peraturan bupati yang berlaku.

“Kami sarankan juga kepada para pengusaha sipaya menggunakan ruang-ruang yang tersedia seperti masa sanggah dalam tahapan lelang, untuk menyampaikan ketidakpuasan secara detil sesuai mekanisme yang ada,” Aang menandaskan.

Intervensi kepala daerah dalam penentuan pemenang lelang juga dapat mempengaruhi lambat penyerapan anggaran karena PPK bisa saja tidak bisa menentukan pemenang lelang karena belum mendapat persetujuan pimpinan daerah.

Dalam tanggapannya, DPU-TRPP mengakui bahwa tingkat serapan anggaran untuk pembangunan fisik di Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 15 persen. Alasannya yang mendasar, kata Kepala DPU-TRPP Yusef Yustisiawandana, adalah karena pemerintah belum memiliki basis perencanaan pembangunan atau perencanaan T-1 pada tahun sebelumnya (2020).

“Kita akui belum punya perencanaan T-1 karena tidak ada anggaran untuk itu. Perencanaan kan dilakukan oleh konsultan yang terlebih dahulu dilelangkan oleh ULP, dan itu membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan sebelum proses lelang proyek pembangunan fisiknya,” tutur dia.

Kondisi serupa, kata Yusep, besar kemungkinan akan terulang pada tahun 2022. Karena pemerintah belum memiliki perencanaan untuk tahun 2022.

“Maka untuk mengantisipasi keterlambatan pembangunan tahun depan, saat ini kami sedang membuat data base jalan sebagai bahan basis perencanaan pembangunan. Dari sisi aturannya juga memang cukup ketat,” lanjutnya.

Artinya, untuk sebuah perencanaan pemerintah pusat butuh kejelasan secara detil dan rinci seperti ketepatan titik koordinat. Proses tersebut tidak cukup sebatas peta dan foto objek yang akan dibangun.

“Meskipun saat ini tingkat serapan anggaran masih rendah, kami meyakini di akhir tahun anggaran 2021 atau pada bulan Desember nanti, pembangunan fisik bisa mencapai di atas 90 persen,” tegasnya.

Ketika daya serap anggaran rendah,anggaran tahun berikutnya mesti dievaluasi.

Supported By :



Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , 
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online 
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak 
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport 
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *