Ekobis  

PAKAR ARTB Pertanyakan Ijin TASMART Serta Peran Pemerintah Terkait Semakin Menjamurnya Minimarket Tak Berijin

LINTAS MEDIA,Singaparna – Abdul Ajiz Muslim perwakilan dari gerakan moral masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam pemaparan menjelaskan bahwa dalam regulasi Permendag 70/2013 telah dijelaskan kewenangan pengaturan ritel diserahkan kepada pemerintah daerah baik jumlah maupun jarak antara ritel modern dengan pasar atau toko tradisional.

“Tujuan kami melakukan aksi saat ini tiada lain untuk menanyakan tentang masalah perizinan Mini Market TASMART yang berada di wilaya Kecamatan Ciawi yang di duga sampai saat ini masalah belum lengkap perizinannya,tetapi keadaan di lapangan Mini Market ini sudah beroprasi sebagai mana biasanya”. Ungkap nya

Ditambahkan bahwa tugas pemerintah daerah salah satunya adalah mengatur jumlah pelaku usaha ritel modern yang dapat masuk di suatu wilayah karena pemerintah daerahlah yang mengetahui kondisi dan kebutuhan daerahnya.

Perizinan pendirian ritel modern baik dari jumlah dan lokasi ritel modern akan berpengaruh terhadap kondisi persaingan antara pelaku usaha ritel di wilayah tersebut. Sedangkan peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha di dalam pasar, apakah melakukan perjanjian dan/kegiatan yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU selain melakukan penegakan hukum, dalam pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikan advokasi dan pertimbangan kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha.

Korlap ARTB Dani Ramdani menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap dinas perijinan yang kurang tegas dalam menghadapi permasalahan ini

”Kami sebagai Aliansi Rakyat Tasikmalaya Bersatu sangat kecewa kepada Dinas perizinan yang mana Mini Market tersebut di duga sampai saat ini masih belum melengkapi berkas berkas, belum punya izin amdal lalin dan izin beroprasi sebagai mana permini market tersebut tidak mentaati aturan-aturan yang harus di langkah guna berdirinya Mini Market tersebut,” ungkapnya.

”Begitu juga kami sangat kecewa kepada oknum Sat Pol PP yang mana sampai saat ini belum ada pergerakan untuk pemeriksaan izin kepada mini market Tasmart tesebut melakukan penutupan sementara sebelum surat izin itu semuanya di penuhi”.ujarnya

Abdul Aziz menambahkan sebagai bahan pertimbangan dinas mengenai hal-hal temuan di lapangan

”Ini merupakan suatu kerugian terutama untuk Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang mana ini sudah curi star, maksudnya Tasmart tersebut sudah operasi namun pajak dan izin-izin nya belum di penuhi, merupakan suatu kerugian untuk PAD kabupaten sendiri yang mana pajak nya tidak masuk ke kas daerah”. Ungkap Azij

“Kami mewakili dari gerakan Moral masyarakat Kab.Tasikmalaya beserta ARTB dan PAKAR meminta ketegasan pihak satpol PP untuk menertibkan atau menutup transmart sementara sebelum izinnya keluar karena kalo sampai ini di biarkan berlarut-larut ditakutkan di Kab.Tasikmalaya bakal banyak maraknya izin yang belum selesai namung sudah beroprasi.” Tegas Abdul

Dengan adanya gerakan ini diharapkan mendapat tanggapan serius dari Pihak Dinas Perijinan Kab.Tasikmalaya agar kedepan nya para pelaku usaha yang akan menanamkan modal di Kab. Tasikamalaya tertib akan administrasi.

“Kami meng ultimatum apabila dalam kurun waktu 3×24 jam pihak satpol PP tidak menutup transmart yg di duga belum mengantongi izin tapi masih beroprasi,maka kami dari gerakan moral Kab.Tasikmalaya akan membuat lapdu ( laporan pengaduan ) kepada jajaran polres tasikmalaya atas dugaan perlawanan hukum ( perda ) yang di lakukan oleh pihak pengusaha ( dalam hal ini transmart)” Pungkas Abdul Ajiz muslim

Supported By :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.