Terkait Masa Jabatan Plt PDAM Tirta Sukapura BEM STIA Tasikmalaya Anggap Kecacatan Birokrasi Di Pemda Tasikmalaya

LintasMedia,Kabupaten Tasikmalaya – Permasalahan mengenai Pelaksana Tugas (PLT) jajaran direksi PDAM Tirta Sukapura milik Pemda Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIA Tasikmalaya dengan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu(17/11/2021).

Masa Jabatan jajaran Direksi sudah 16 bulan menjabat sedangkan berdasarkan Permendagri adalah masa paling lama jabatan plt adalah 6 bulan, dimulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020 dan Januari tahun 2021 sehingga ada kelebihan jabatan plt selama 10 bulan.

Terkait masalah ini BEM STIA TASIKMALAYA melakukan ujik rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertanyakan soal SK plt direksi yang sudah kadaluarsa dan belum diganti oleh pejabat atau Direksi PDAM yang tetap,selain itu masa mahasiswa mempertanyakan temuan-temuan mengenai kecacatan Birokrasi yang terjadi selama ini di Pemda Tasikmalaya.

Korlap aksi Viky Anwar Puadi sekaligus Presiden Mahasiswa BEM STIA TASIKMALAYA mengatakan dengan lantang diatas mimbar orasi

“Hari ini kita melihat ada kecacatan yang sangat besar dan nyata di Kabupaten Tasikmalaya terutama mengenai PDAM, karena PDAM adalah suatu perusahaan yang notabene milik Pemda dan kepentingannya menyangkut masyarakat banyak,karna banyak sekali masyarakat yang mengunakan air yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan air merupakan kebutuhan pokok manusia.” Ucap Viky

“Disini mengapa kita melihat di PDAM adanya kecacatan birokrasi,pertama PLT Direksi sekarang umurnya sudah 16 bulan menjabat sementara berdasarkan pemendagri PLT paling lamaj 6 bulan. Seharusnya sudah ada direktur yang baru tapi sekarang belum ada, masa jabatan mereka sudah 16 bulan lho, otomatis 10 bulan adalah hal yang lebih dari pada aturan.” Tegas Viky

“Otomatis selama 10 bulan apapun yang sudah di dapatkan baik gaji, baik itu fasilitas ataupun tunjangan lainnya,mereka sama saja dengan sudah melakukan tindak pidana korupsi, bahkan itu tidak hanya direktur saja, termasuk setiap panitia seleksi yang belum juga menentukan direktur yang baru maka panitia seleksi pun kami indikasi bahwa mereka semua terkait korupsi juga.” Imbuhnya

Masa aksi yang terdiri dari puluhan mahasiswa yang datang dengan mengendarai kendaraan roda dua dan satu mobil komando ini datang ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk di fasilitasi mengenai permasalahan ini dengan unsur-unsur terkait. Mereka mengancam seandainya tidak bisa bertemu dengan anggota dewan yang menangani masalah ini serta dengan unsur terkait lainnya maka mereka kalau perlu akan menginap di gedung DPRD.

“Kami sangat kecewa sekali karena memang Meraka tidak bisa menghadirkan satu orang pun makanya jangan salahkan kami ketika kami nanti datang lebih banyak lagi kalau mereka tidak bisa mempasilitasi kita hari ini.” Pungkas Viky

Sebelumnya masa aksi sempat melakukan sweeping ke ruangan-ruangan DPRD mencari anggota Dewan di kawal ketat oleh aparat kepolisian dan Pamdal DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

(Dede pepen/LintasMedia)

Supported By :

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.