LintasMedia- Kabupaten Tasikmalaya-
Sesuai arahan Presiden, Pemerintah melaksanakan Transformasi Digital dan integrasi Bantuan Sosial (Bansos) sebagai bagian dari agenda reformasi perlindungan sosial. Transformasi ini bertujuan untuk memperbaiki penyaluran Bansos sehingga lebih efisien, tepat sasaran, memudahkan penerima manfaat, dan meningkatkan inklusi keuangan.
Untuk mewujudkan Transformasi tersebut, Pemerintah melalui Tim Pengendali Bantuan Sosial Nontunai melakukan uji coba Transformasi Digital integrasi Bansos Non tunai.
Kegiatan pada hari ini, bertempat di E-Waroeng Sofa Marwah, Kp Cihonje Rt2/Rw3, Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian, dihadiri Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Herbin Manihuruk, Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Beni Sujanto, Kepala Dinas Sosial Roni Sahroni, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen, Koordinator Wilayah PKH Jabar III, Tiga Koorkab PKH Kabupaten Tasikmalaya, Korda BPNT Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Apdesi Kabupaten Tasikmalaya, dan Kepala Desa Tanjungpura.
“Uji coba dilakukan untuk mengumpulkan fakta lapangan dan membuktikan apakah skema transformasi yang direncanakan memang memudahkan penerima manfaat, dapat diperluas secara nasional, dan bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking),”Ucap Herbin Manihuruk selaku Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sabtu (20/11/2021).
Pihaknya dalam uji coba ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memanfaatkan bantuan dengan menggunakan Financial Technology.
Satu aplikasi bansos melalui tiga moda transaksi baru, Pertama, kode QR berbasis Standar Nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kedua, teknologi pesan singkat USSD/SMS-POS, dan Ketiga, Biometrik Wajah.
Selanjutnya, Program yang disalurkan itu mencakup, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Subsidi LPG, dan Subsidi Listrik. Penyaluran dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing program yang di uji cobakan. Besaran bantuan uji coba per penyaluran adalah sesuai besaran per penyaluran untuk PKH Rp.200 ribu, untuk Program Sembako Rp.15 ribu, untuk subsidi LPG, dan untuk subsidi listrik senilai Rp.50.000.
Namun, sekarang ini yang sudah dilakukan uji coba sekitar 2.000 KPM mulai tanggal 20 November-12 Desember 2021 di 7 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi terpilih yaitu, Pertama, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, Kedua, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Ketiga, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Keempat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kelima, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Keenam, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Ketujuh, Kabupaten Jayapura, Papua.
“Selama masa uji coba, KPM peserta uji coba akan diberikan keleluasaan untuk memilih moda transaksi dan lokasi/tempat (merchant atau agen) dalam proses pencairan bantuan sosial. Penyaluran berbagai program bansos dan subsidi akan dilakukan melalui mekanisme yang dipilih ke satu akun yang sama, sehingga akan sangat memudahkan KPM,”Terang Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Beni Sujanto.
Lanjut lagi, ia menjelaskan bahwa penyaluran dengan mekanisme baru hanya akan berlangsung selama masa uji coba.
“Setelah itu, KPM akan kembali menerima bantuan melalui mekanisme eksisting, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),”Bebernya.
Penyaluran uji coba dilakukan dalam dua tahap pada bulan November dan Desember 2021. KPM akan dapat memanfaatkan bantuan untuk membeli bahan pangan, isi ulang LPG 3 kg, atau membeli token, membayar rekening listrik di berbagai E-waroeng (merchant) yang ditunjuk dengan menggunakan moda transaksi pilihan.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Maliki menegaskan bahwa uji coba transformasi digital integrasi bansos menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan proses penyaluran bansos.
“Kegiatan uji coba ini memberikan kebebasan kepada penerima manfaat untuk memilih layanan keuangan sesuai kebutuhan serta penyaluran bansos yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital,”Jelasnya.
Uji coba transformasi digital integrasi bansos merupakan kerja bersama lintas kementerian/lembaga, yaitu Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat TNP2K. Uji coba ini juga didukung oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah wilayah uji coba.
“Hasil uji coba akan digunakan untuk penyempurnaan kebijakan penyaluran bansos yang lebih akuntabel dan mendukung kemudahan KPM ke depannya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak terkait, termasuk perangkat daerah, aparatur desa/kelurahan, dan pendamping sosial di lapangan,”Sambung Maliki.
KPM peserta uji coba dan masyarakat dapat menyampaikan aduan, apresiasi, maupun permintaan informasi terkait uji coba transformasi digital integrasi bansos melalui tim pelaksana di lapangan dan kanal SP4N-LAPOR! (SMS ke 1708 dengan format BD2021[spasi]pesan atau via laman https://page.lapor.go.id/bd2021)
Sementara itu, Ujang Hartono sebagai Kepala Desa Tanjungpura, ia mengatakan sangat berterima kasih sekali, karena Desanya menjadikan Desa percontohan se-Kabupaten Tasikmalaya.
Diantaranya, ada empat Desa, yang masuk tiga Kecamatan, Se-Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi percontohan. Salah satuny, Desa Taraju, Kecamatan Taraju, Desa Pasirbatang, Kecamatan Manonjaya, Desa Tanjungpura dan Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah.
“Responsif ini hal yang baik, mungkin inovasi dari kementerian sosial, memberikan kemudahan khusunya kpm dan e waroeng, memberikan keuntungan bagi peserta KPM.”Kata Ujang Hartono selaku Kades.
Kendati demikian, Ujang sangat bangga sekali, dikarenakan mempunyai anugerah.
“Ini nilai kebanggan, karena bagaimanapun jarang sekali Desa kami menjadi Desa percontohan terkait uji coba penyaluran BPNT dan PKH secara skala Nasional.”Imbuhnya.
Lanjut lagi, ada sebulan lebih Kementerian Sosial terus memantau dan memberikan panduan kepada Desa Tanjungpuram
“Alhamdulillah secara tidak langsung ada wawasan pemahaman terkait bantuan yang ada di pemerintahan yang akan di salurkan kepada masyarakat.”Pungkasnya.
(RZQ/LintasMedia)
